Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2013 diikuti tiga pasangan calon yang diusung parpol dan "konon" sepasang calon dari unsur perseorangan, namun pencoblosan pada 29 Agustus mendatang tersebut telah diwarnai saling jegal antarkandidat.

Pemicunya, dua parpol non-parlemen memberikan dukungan ganda kepada pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dan "Bersama Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja" (Berkah), yakni Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Kedua partai tersebut sama-sama mendaftarkan kedua pasangan ke KPU Jatim, namun dengan surat rekomendasi berbeda. Kedua partai itupun saling mengklaim mengantongi surat keputusan dari dewan pimpinan pusat dan ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah.

Diketahui, masing-masing Ketua Umum PPNUI dan PK mengarah ke Khofifah-Herman, sedangkan Sekjen PPNUI dan PK memilih merapat ke Karsa. PK memiliki suara 0,50 persen dan PPNUI dengan modal suara 0,24 persen.

Walau kedua parpol itu memiliki suara minim, bagi Berkah yang hanya didukung PKB sangatlah berarti. Pasalnya, ketika mendaftar sebagai kandidat mengantongi modal 15,55 persen. Total suara PK dan PPNUI berjumlah 0,79 persen, sehingga bila dikurangi dua Parpol pasangan tersebut hanya memiliki modal 14,81 persen suara, sementara syarat minimal yang harus dipenuhi sebagai calon adalah 15 persen.

Sementara dukungan terhadap pasangan pejabat kini Karsa melimpah ruah dari parpol besar seperti PD, Golkar dan PPP, tampaknya kurang cukup. Tidak heran jika kemudian muncul anggapan di masyarakat bahwa "Si Kumis" rupanya ingin meminimalkan pesaing dengan menyingkirkan Berkah, sehingga modal kapital besar yang dimiliki akan "berbicara".

Bisa jadi Karsa merasa miris dengan seorang perempuan bernama Khofifah, di mana saat "bertanding" pada Pilkada 2008, Khofifah memenangkan hasil hitung cepat. Namun, mesin politik Si Kumis yaitu kalangan birokrat dan petinggi parpol hingga kalangan akademisi "bergerilya" hingga membuat hasilnya jadi lain, hingga pencoblosan diulang sampai tiga kali.

Ekonom yang juga mantan menteri di era Presiden Gus Dur, yaitu Rizal Ramli bahkan sampai mengeluarkan surat terbuka kepada Soekarwo. Dalam surat tersebut, Rizal Ramli menilai Soekarwo menggunakan politik uang dengan cara merangkul parpol-parpol demi menjegal Khofifah. Rizal Ramli juga dengan keras menyebutkan bahwa cara itu membunuh demokrasi. Sumber lain menyebut PK dan PPNUI "dibeli" Rp1 miliar. Wallahualam... Di politik memang selalu berseliweran dengan isu-isu semacam itu.

Pengamat politik dari Unair yakni Airlangga Pribadi menilai manuver Soekarwo yang terkesan berusaha mengambil dukungan dari partai pendukung Khofifah menunjukkan bahwa ketakutan berkompetisi secara "fair" dengan Khofifah sangat memprihatinkan.

Ning Suroboyo Khofifah tampaknya tidak ingin kejadian Tahun 2008 kembali dialami, sehingga ia menggandeng mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (Pur) Herman Sumawiredja, yang tahu betul peristiwa 2008 dan saat itu berupaya membongkarnya.

Tapi, Karsa jangan melupakan psikologis warga Jatim, khususnya para pendukung Khofifah yang merasa sakit hati. Andai, kali ini Khofifah juga berhasil dijegal lebih awal, bukan tidak mungkin meluapkan kemarahannya dengan memberikan dukungan kepada pesaing Karsa lainya, yaitu pasangan yang diunggulkan PDIP Bambang DH-Said Abdullah.

Bila itu terjadi Soekarwo-Saifullah "head to head" dengan Bambang-Said. Apa jadinya? Pertanyaan berikut, akan kemana suara hampir 30 juta jiwa pemilik suara yaitu rakyat Jatim, berapa besar yang apatis alias golput?

Tinggal berharap kepada KPU untuk arif dan bijak serta netral memutuskan polemik dukungan ganda dua parpol nonparlemen tersebut, sehingga Pilkada Jatim 2013 berjalan lancar dan demokratis, semua pihak kelak menerima apapun hasilnya, selama "fair". Ingatlah pelajaran dari kasus "pesta demokrasi" di Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, dan Bondowoso yang juga diduga melalui cara-cara anti-demokrasi. Semoga Pilkada Jatim terhindar dari sikap picik, licik, dan menghalalkan segala cara.... (*)